Istana: Pemerintah Kaji Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Masukkan Anak Bermasalah ke Barak Militer
JAKARTA,“quickq官网” DISWAY.ID --Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal memasukkan anak bermasalah ke barak militer akan dikaji oleh pemerintah.
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi Pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di Pemerintah," ucap Hasan di Jakarta, Minggu, 11 Mei 2025.
Hasan mengatakan meminta masyarakat untuk tidak antipati terhadap kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Dorong Indonesia jadi Pemain Utama Global Industri Halal, Ini Strategi Kemenperin
BACA JUGA:KWI Berharap Paus Leo XIV ke Indonesia: Beliau Pernah ke Tanah Papua
Namun, ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkritisinya.
"Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi enggak dari pola-pola pendidikan semacam itu," kata Hasan.
Dia menyarankan untuk memantau terlebih dahulu keberhasilan program ini yang telah berjalan di Jawa Barat, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu," pungkas dia.
(责任编辑:焦点)
-
Bantuan Smart TV ke Sekolah segera Disalurkan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Tunggu Inpres
JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan bah ...[详细]
-
...[详细]
-
...[详细]
-
...[详细]
-
Susun Regulasi Wisata Edukasi, Kemenpar Fokus pada Keselamatan dan Manfaat
Warta Ekonomi, Jakarta - Pemerintah sedang dalam proses menyusun pedoman wisata edukasi yang berfoku ...[详细]
-
...[详细]
-
...[详细]
-
...[详细]
-
Draft RKUHAP: Pasal Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan Lewat Restorative Justice
JAKARTA, DISWAY.ID--Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan salah satu poin di revisi Kita ...[详细]
-
...[详细]