焦点

Petahana Mencalonkan Diri Jadi Salah Satu Isu Krusial Pemilihan 2024

字号+ 作者:安卓系统quickq下载 来源:百科 2025-06-09 23:50:37 我要评论(0)

JAKARTA, DISWAY.ID- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut petahana termasuk penjabat (Pj) kepala daera quickq免费加速器官方网站

JAKARTA,quickq免费加速器官方网站 DISWAY.ID - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut petahana termasuk penjabat (Pj) kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan Pemilihan 2024. 

Untuk itu dia mengingatkan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun kepolisia yang hendak mencalonkan diri sebagai peserta pada Pemilihan 2024 untuk segera mengundurkan diri sebelum penetapan pasangan calon.

Petahana Mencalonkan Diri Jadi Salah Satu Isu Krusial Pemilihan 2024

Petahana Mencalonkan Diri Jadi Salah Satu Isu Krusial Pemilihan 2024

BACA JUGA:Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Puadi Minta Hukum Acara dan Pembuktian Jadi Pegangan

Petahana Mencalonkan Diri Jadi Salah Satu Isu Krusial Pemilihan 2024

BACA JUGA:Bawaslu Awasi Langsung Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 Pasca-putusan MK

Petahana Mencalonkan Diri Jadi Salah Satu Isu Krusial Pemilihan 2024

Berdasarkan Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 2024, tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) akan dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. 

Sedangkan penetapan paslon kepala daerah akan dilaksanakan pada 22 September 2024.

"Ini kami ingatkan agar tidak terjadi permasahalan pada saat pencalonan," ucap Bagja dalam Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan 2024 Wilayah Bali, NTB, dan NTT yang digelar Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Badung, Bali, Selasa 30 Juli 2024. 

Dia memandang majunya elit birokrasi daerah yang memiliki jabatan strategis bisa memicu terjadinya pelanggaran netralitas ASN. 

BACA JUGA:Bawaslu Ajak Nelayan Pangandaran Gaungkan Awasi Pemilihan 2024

Bagja memberi contoh mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara.

Selain itu, menurut dia, politisasi program kerja juga berpotensi bisa dilakukan oleh petahana maupun elit birokrat daerah. 

“Masih ditemukan potensi politisasi program kerja termasuk didalamnya politisasi bantuan sosial atau bansos," ucap lulusan hukum Universitas Indonesia itu.

BACA JUGA:Bawaslu Ingatkan Pelanggaran Pemilihan Diselesaikan Secara Profesional dan Transparan

Sementara di tempat sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Kemedagri telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 Pj kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada Pemilihan 2024.

  • 1
  • 2
  • »

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • Jerman Protes Tarif Mobil AS: Kita Tak Boleh Mundur Hadapi Trump

    Jerman Protes Tarif Mobil AS: Kita Tak Boleh Mundur Hadapi Trump

    2025-06-09 22:07

  • BINUS @Medan Siapkan Karier Generasi Muda di Era Digital Bersama Podomoro City Deli Medan

    BINUS @Medan Siapkan Karier Generasi Muda di Era Digital Bersama Podomoro City Deli Medan

    2025-06-09 21:45

  • 5 Tanda Supermarket yang Kamu Datangi Tidak Sehat

    5 Tanda Supermarket yang Kamu Datangi Tidak Sehat

    2025-06-09 21:23

  • Ini Daftar Sisa Hari Libur dan Long Weekend September

    Ini Daftar Sisa Hari Libur dan Long Weekend September

    2025-06-09 21:08

网友点评