DPR Akan Tindak Tegas Produsen dan Distributor Minyakita yang Nakal
JAKARTA,quickq官方下载 DISWAY.ID--Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menegaskan bahwa produsen dan distributor Minyakita yang terbukti mengurangi hak masyarakat harus ditindak secara tegas.
Ia meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencabut izin perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran distribusi minyak goreng tersebut.
BACA JUGA:Prabowo Marah karena Isi Minyakita Dikurangi!
BACA JUGA:Usai Lolos Uji Takaran MinyaKita, PT Jujur Sentosa Minta Masyarakat Pahami Perbedaan Berat dan Volume
Menurut Andre, setiap tindakan yang merugikan masyarakat dalam distribusi Minyakita merupakan pelanggaran pidana yang tidak bisa dibiarkan.
"Kalau ada produsen Minyakita yang mengurangi hak masyarakat, itu pelanggaran pidana. Tangkap saja! Kami juga minta Kemendag mencabut izinnya dan tidak memberikan rekomendasi lagi," tegas Andre di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 12 Maret 2025.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi Minyakita untuk mencegah oknum nakal yang bermain di pasar.
BACA JUGA:Hasil Sidak Produsen MinyaKita di Batu Ceper Tangerang oleh Dirjen PKTN dan Bareskrim Polri
BACA JUGA:Pramono Kecam Produsen MinyaKita Sunat Takaran, Aparat Diminta Tindak Tegas!
DPR saat ini sedang mengumpulkan data dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran oleh beberapa perusahaan.
"Sejauh ini, kami sedang mengumpulkan data terkait perusahaan mana saja yang terlibat dalam kecurangan. Namun, sikap kami jelas, DPR meminta aparat bertindak tegas tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat, tangkap saja," lanjut Andre.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo, Andre menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk intervensi atau perlindungan bagi pelaku yang merugikan rakyat.
BACA JUGA:Peredaran Minyakita Tidak Sesuai SNI Diungkap Polda Jabar
BACA JUGA:Sanksi Tegas Kemendag Tindak Pelaku Kecurangan Minyakita
- 1
- 2
- »
(责任编辑:热点)
- Koalisi KIB Ingin AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan
- Presiden Prabowo Singgung BUMN Lambat dan Boros: Terlalu Mengandalkan PMN
- Menteri LH Bakal Usut Potensi Pelanggaran Tambang Nikel di Daerah Lain Selain di Raja Ampat
- Kampus Terbaik Ibukota yang Lulusannya Sukses Pimpin Perusahaan dan Pemerintahan
- KPK Amankan 28 Orang di 4 Lokasi berbeda Terkait Kasus Korupsi Bupati Meranti
- Prabowo Cari Pramono di Acara ICI: Waduh Ini Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir
- Resmi! Hak Praktik Priguna PPDS Tersangka Kekerasan Seksual RSHS Bandung Dicabut Selamanya
- 6 Media Disway Group Raih SPS Awards 2025
- 6 Media Disway Group Raih SPS Awards 2025
- Prabowo: APBN Pendidikan Indonesia Posisi Teratas Dibanding Negara Lain
- POGI Berdalih Pelecehan Dokter Kandungan pada Bumil di Garut saat USG adalah Kasus Lama
- Dipuji Natalius Pigai, Dedi Mulyadi Tak Mau Buru
- Demokrat: Mendirikan Partai Setelah Pensiun Adalah Bagian dari Demokrasi
- Resmi! Hak Praktik Priguna PPDS Tersangka Kekerasan Seksual RSHS Bandung Dicabut Selamanya
- Presiden Prabowo Instruksikan BNPB Segera Tangani Banjir Jabodetabek
- Jelang Deep Learning Diterapkan di Sekolah, 30 Guru Bakal Dilatih di Australia
- Menhan Tegaskan Tidak Ada Wajib Militer dan Dwifungsi dalam UU TNI yang Baru Disahkan
- Rosan Bantah Investor Ray Dalio Mundur dari Danantara
- CAIR! Cek Besaran Dana Bansos 2025, Honor Pendamping Sosial Lancar Jaya!
- Prabowo Cari Pramono di Acara ICI: Waduh Ini Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir